document-lisence

seluruh dokumen di 'Jagad-TI' ini, dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan tetap menyertakan sumber-nya.


Kamis, 18 Juni 2009

KPU--hacker


Situs KPU dijebol Hacker

Pemilu legislative baru saja berlalu. Namun, masalah baru juga muncul mengiringi kesuksesan pelaksanaan Pemilu, Kamis (09/4) lalu. Seperti contoh, Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009 (Real Count) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diserang hacker selama 3 hari kemarin, namun kini sudah berhasil dideteksi sumbernya, lalu Ketua Tim IT KPU -- Husni Fahmi, juga sudah melaporkan kasus ini kepada Telkom untuk memblokir alamat IP yang diketahui sebagai sumbernya. Hacker menyerang Real Count KPU dengan mengacaukan tampilan perhitungan suara, mengubah angka tabulasi data dan mengubah tampilan website. Husni menyatakan bahwa IP hacker diketahui berasal dari pribumi, walaupun ia tidak menyebutkannya secara rinci.

Sementara itu, masalah lainnya berupa server yang lambat dan tiba-tiba macet. KPU kemudian
memberikan alasan bahwa semua itu karena pihaknya kekurangan server, karena server yang dipakai sudah tua dan merupakan peninggalan dari Pemilu tahun 2004 lalu. Jumlah server yang dimiliki KPU hanya 6 unit, padahal KPU sudah menganggarkan dana sebesar 2.3 miliar untuk pemeliharaan server. Sedangkan pemenang tender server adalah PT Lapi Divusi dengan penawaran Rp 1,8 miliar. Oleh karena kekurangan server, situs tabulasi nasional Pemilu akhirnya mengalami down dalam beberapa jam setelah diluncurkan, sehingga publik pun kesulitan mengakses. Lalu untuk mengatasinya, KPU terpaksa meminjam 5 server tambahan dari BPPT.

“KPU tidak membeli server baru, hanya meng-upgrade server lama. Padahal dengan anggaran 1,6 miliar saja bisa diperoleh 30 server baru dengan storage 24 Terrabyte“, mantan Sekretaris Tim Teknis TI KPU Hemat Dwi Nuryanto, Minggu (12/4). Sementara oleh karena server website KPU sering macet, public kemudian langsung menuju ke Pusat Tabulasi KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, yang hanya dibuka pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB, tidak 24 jam seperti yang diharapkan.

Lalu sebenarnya siapa yang menyarankan penggunaan teknologi Pemilu?

Pemilihan teknologi Real Count atau tabulasi nasional Pemilu 2009 memiliki indikasi bahwa keputusan penggunaan teknologi diambil ketika KPU mengalami masa vakum karena tidak adanya tenaga ahli IT. Pada 10 Desember 2008, KPU membentuk tim IT yang dikepalai oleh Bambang Edi Laksono dan Hemat sebagai sekretarisnya. Namun, sejak tanggal 1 Februari, keduanya telah di-non-aktif-kan. Menurut Hemat, dirinya tidak pernah menyarankan untuk menggunakan ICR, karena KPU mengaku telah bekerjasama dengan pihak BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Namun, BPPT justru mengaku tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan penggunaan teknologi untuk tabulasi Pemilu ini, dan tanda tangan MoU dengan KPU baru dilangsungkan Maret 2009.

sumber: beritanet.com
________________________________________________

via
"sigidh budi"